Pemkab Sumedang dinilai lalai mengurusi 10 lokasi atau daerah perbatasan Sumedang dengan kabupaten lain.
Buktinya, telah terjadi konflik wilayah di beberapa lokasi akibat perebutan wilayah yang menjadi ladang usaha pertanian. Konflik itu menyebabkan sebagian warga Sumedang ingin pindah ke kabupatan lain.
Tak hanya itu, aset-aset nonmateri yang seharusnya jadi milik Sumedang seperti telah diklaimnya Mangga Gedong Gincu produksi Kecamatan Tomo oleh Kabupaten Majalengka.
Buktinya, telah terjadi konflik wilayah di beberapa lokasi akibat perebutan wilayah yang menjadi ladang usaha pertanian. Konflik itu menyebabkan sebagian warga Sumedang ingin pindah ke kabupatan lain.
Tak hanya itu, aset-aset nonmateri yang seharusnya jadi milik Sumedang seperti telah diklaimnya Mangga Gedong Gincu produksi Kecamatan Tomo oleh Kabupaten Majalengka.
Hal yang sama telah dilakukan oleh Didi Ahmadi Djamhir sewaktu sosialisasi pilkada 2013 di Kecamatan Tomo.
"Sayang sekali potensi yang banyak ini tidak sepenuhnya sama para petani Cihanyir Landeuh, sebab potensinya dijual ke Kabupaten Lain", kata Didi Ahmadi Djamhir
“Sekarang petani mangga gedong gincu itu lebih memilih pemasaran ke Majalengka, karena kalau ke Sumedang infrastruktur terbatas dan aksesibilitas lebih dekat daripada ke kota sumedang," kata Didi Ahmadi.
“Sekarang petani mangga gedong gincu itu lebih memilih pemasaran ke Majalengka, karena kalau ke Sumedang infrastruktur terbatas dan aksesibilitas lebih dekat daripada ke kota sumedang," kata Didi Ahmadi.
"Dengan fakta-fakta yang ada saat ini, saya menyebutkan Pemkab Sumedang telah lalai mengurusi daerah perbatasan, jadi jangan salahkan petani atau penduduknya kalau ternyata menjadi pelaku konflik," kata Wakil Ketua DPRD Sumedang Edi Askhari saat berpidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD 2014-2018, Selasa (27/8/2013), di Gedung Negara.
Kelalaian pemkab telah membuat warga di desa-desa perbatasan terpinggirkan dari kemajuan ekonomi dan pembangunan. Mereka tak tersentuh pelayanan publik dan sosial dari pemerintahan di Sumedang.
Untuk itu, Edi meminta rencana dan terobosan Bupati Sumedang H Endang Sukandar atau akrab disapa HES dalam pembangunan dan perbaikan jalan-jalan di perbatasan dapat terealisasi dengan secepatnya.
Sementara 10 lokasi perbatasan di antaranya, Ciawitali-Indramayu, Surian-Bandung, dan Cibugel-Garut. DPRD, sebagai lembaga budgeting, disebutkan Edi, akan mendukung dan menyokong ketersediaan anggaran dari berbagai sumber.
"DPRD sudah sepakat kalau dilihat dari semangat membangunnya, tapi mari kita lihat sejauhmana upaya dan kerja keras bupati dalam mewujudkan rencana tersebut," kata Edi.
Endang Sukandar mengatakan, rencana dan terobosannya ini sudah disusun sejak sebelum dilantik. Saat ini, sudah beberapa tahapan dilakukan di antaranya mengunjungi semua daerah perbatasan untuk memantau dan mengkaji kondisi baik fisik maupun nonfisik. Di antaranya, aktivitas perekonomian dan sosialnya.
Namun, HES menyebutkan, program ini sama sekali tidak akan diklaim milik dirinya, melainkan pekerjaan rumah bagi Pemkab Sumedang. Oleh karena itu, HES memohon dukungan DPRD.
"Kalau dilihat dari lamanya bertugas, rasanya bupati tak mampu jalan sendiri karena baru dilantik dua bulan lalu, seharusnya DPRD yang sudah dilantik empat tahun lalu bisa merealisasikannya saat ini," kata HES.
Kelalaian pemkab telah membuat warga di desa-desa perbatasan terpinggirkan dari kemajuan ekonomi dan pembangunan. Mereka tak tersentuh pelayanan publik dan sosial dari pemerintahan di Sumedang.
Untuk itu, Edi meminta rencana dan terobosan Bupati Sumedang H Endang Sukandar atau akrab disapa HES dalam pembangunan dan perbaikan jalan-jalan di perbatasan dapat terealisasi dengan secepatnya.
Sementara 10 lokasi perbatasan di antaranya, Ciawitali-Indramayu, Surian-Bandung, dan Cibugel-Garut. DPRD, sebagai lembaga budgeting, disebutkan Edi, akan mendukung dan menyokong ketersediaan anggaran dari berbagai sumber.
"DPRD sudah sepakat kalau dilihat dari semangat membangunnya, tapi mari kita lihat sejauhmana upaya dan kerja keras bupati dalam mewujudkan rencana tersebut," kata Edi.
Endang Sukandar mengatakan, rencana dan terobosannya ini sudah disusun sejak sebelum dilantik. Saat ini, sudah beberapa tahapan dilakukan di antaranya mengunjungi semua daerah perbatasan untuk memantau dan mengkaji kondisi baik fisik maupun nonfisik. Di antaranya, aktivitas perekonomian dan sosialnya.
Namun, HES menyebutkan, program ini sama sekali tidak akan diklaim milik dirinya, melainkan pekerjaan rumah bagi Pemkab Sumedang. Oleh karena itu, HES memohon dukungan DPRD.
"Kalau dilihat dari lamanya bertugas, rasanya bupati tak mampu jalan sendiri karena baru dilantik dua bulan lalu, seharusnya DPRD yang sudah dilantik empat tahun lalu bisa merealisasikannya saat ini," kata HES.
